Putra Mahkota
Rasulullah tidak memiliki anak lelaki yang
berusia panjang --mereka wafat saat masih kecil. Abu Bakar dan Umar
memiliki anak lelaki, tapi mereka tidak pernah menunjuk anak mereka
untuk menggantikan posisi mereka sebagai khalifah. Tradisi itu diubah
oleh Khalifah Muawiyah, yang menjadikan anaknya, Yazid, sebagai putra
mahkota (waliyul 'ahdi). Maka berakhirlah era khilafah, berganti dengan
dinasti. Sejarah Islam kemudian meninggalkan cerita perebutan kekuasaan
dal
am internal kerajaan ataupun perpindahan dari satu dinasti ke dinasti berikutnya.
Demokrasi kemudian hadir menyediakan tata cara pergantian kekuasaan
yang berbeda: kekuasaan bukan milik keluarga tertentu yg diperlakukan
seolah sebagai harta warisan, tapi kekuasaan adalah milik rakyat.
Rakyatlah yang berhak mengangkat dan sekaligus mengganti pemimpinnya.
Semua dipandang sama: berhak dipilih dan memilih, maka suara seorang
guru besar sama nilainya dengan suara tukang ojek. Lamanya kekuasaan
juga dibatasi. Tidak ada pemimpin seumur hidup.
Namun sistem
kerajaan dengan putra mahkota tidak semuanya hilang. Di Inggris, Ratu
berkuasa seumur hidup, dan Pangeran Charles sang putra mahkota harus
menunggu gilirannya. Tapi Inggris juga menganut demokrasi, dimana
Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis, akan menjalankan
kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Ratu menjadi kepala negara secara
simbolis belaka. Ini cara mereka memegang tradisi lama dalam kerajaan,
tapi juga mengambil tradisi baru demokrasi yang lebih relevan.
Di
dunia Arab sistem kerajaan masih berlangsung. Raja Saudi Arabia baru
saja mengganti putra mahkota. Turun temurun kerajaan Saudi diwarisi oleh
Bani Saud. Jangan tanya dalilnya mana, karena tidak akan ketemu dan
hanya akan dijawab dengan berbagai dalih. Mereka bukan mengikuti tradisi
khulafa al-rasyidin, tapi tradisi Muawiyah.
Bagaimana dengan di
tanah air? Di sejumlah daerah politik dinasti masih terjadi. Satu
keluarga menguasai roda pemerintahan dari Gubernur sampai Bupati atau
Walikota. Ada pula kejadian dimana isteri, adik atau anak penguasa yang
terpilih menggantikannya. Ada pula tukar guling, anak jadi bupati, dan
bapaknya yang mantan bupati jadi ketua DPRD. Tapi gimana mau protes?
Semuanya terpilih secara demokratis bukan lewat penunjukkan. Kita boleh
bertanya: kenapa rakyat mau memilih seperti itu? smile emotikon
Di Jogjakarta sekarang sedang heboh, Sang Raja konon sedang berusaha
menjadikan anak perempuannya sebagai calon penggantinya. Putri Mahkota.
Karena melalui sistem penunjukkan, dan dianggap keluar dari tradisi,
maka adik-adik Sang Raja protes keras. Mungkin kita harus kembali kepada
konsep syura yang ditawarkan al-Qur'an: bermusyawarahlah sebelum
mengambil keputusan.
Kekuasaan itu sebuah amanah. Bukan sekedar
sok kuasa. Siapa yang melanggar amanah akan berhadapan kelak dengan Sang
Raja di Hari Pembalasan.
[ Prof. Nadirsyah Hosen, PCINU Australia ]
